Meski Kesenjangan Sosial Selalu Ada, Pendidikan Tidak Pernah Membedakan Kelas

Pandemik Covid-19 yang entah kapan ujungnya berdampak ke segala aspek, termasuk pendidikan. Pembatasan jarak sosial pun mengharuskan kampus melaksanakan perkuliahan secara daring, sistem perkuliahan yang mungkin tidak asing ditelinga kita sejak dulu, namun banyak dari kita yang tidak siap baik secara psikologi maupun secara fasilitas. Salah satu ketidaksiapan itu terlihat dari kita yang mungkin awalnya kebingungan menggunakan beragam platform pertemuan daring, lalu kemudian terjebak dalam fase "kecanduan".

Karena perubahan yang tiba-tiba inilah, berbagai kampus mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi mengadaptasi sistem perkuliahan daring yang diharapkan dapat memudahkan baik pengajar maupun mahasiswa. Ada yang membuat kebijakan sekadar berupa aturan-aturan pelaksanaan, ada pula yang langsung memberikan kebijakan berupa solusi atau aksi nyata misalnya memberikan subsidi kuota internet kepada mahasiswa. Tapi apa pun itu, yang namanya kebijakan, pasti ada pro dan kontra dari pihak mahasiswa. Dan bukan mahasiwa aktivis namanya kalau mereka tidak peka melihat kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang bersahabat di posisi mereka.

Mahasiswa pun melakukan protes yang tentu juga dilakukan secara daring terhadap kebijakan tersebut. Protes yang banyak terjadi adalah tidak adanya subsidi kuota internet untuk melaksanakan kuliah daring, tidak adanya pemotongan UKT bahkan ada yang menaikkan UKT di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi wabah Covid-19. Tanggal 2 Mei kemarin yang bertepatan dengan hari pendidikan, mahasiswa dari berbagai kampus pun ramai-ramai melakukan protes. Di twitter misalnya, #amarahBrawijaya, #undipkokjahatsih, dan #unandjanganpelit sempat jadi trending topik.

Tak ketinggalan mahasiswa UIN Alauddin, mereka ramai-ramai menyatakan sikap menolak pembayaran UKT semester selanjutnya. Tuntutan yang lebih besar dari kampus lain yang hanya meminta potongan. Yang banyak beredar, mereka menolak dengan alasan mereka tidak perlu membayar apa-apa untuk pelaksanaan kuliah daring, mereka merasa tidak menggunakan fasilitas kampus. 

Sampai di sini, saya biasa saja, tidak ingin bersikap apa-apa atas apa yang mereka suarakan dan apa yang memang manjadi hak mereka untuk bersuara. Toh, memang sebaiknya kampus mempertimbangkan untuk memberikan keringanan (read: keringanan, bukan penghapusan) pembayaran UKT kepada mahasiswa ataupun subsidi kuota, tentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kampus karena tidak semua kampus cukup kaya untuk melakukan itu. UIN Alauddin bukanlah PTN-BH sekelas UGM, yang menurut Kompas (7/5/20), mempunyai dana abadi pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk penyelanggaran pembelajaran jarak jauh.dalam kondisi darurat seperti saat ini.

 

Bermain dengan Narasi

Saya tidak tertarik membahas hal ini. Ada hal yang saya pikir lebih penting untuk diluruskan, yang saya dapati dari status WhatsApp (2/5/20) salah seorang mahasiswa saya yang turut mengampanyekan protes penolakan pembayaran UKT tersebut. Jadi semoga tulisan ini sekaligus untuk menjawab pertanyaanya. (Kenapa harus capek-capek menjawab pertanyaan satu orang saja? Ya karena ini penting dan bisa jadi masih ada mahasiwa yang berpikiran seperti itu)

Jadi setelah menyatakan menolak pembayaran UKT, di status selanjutnya mahasiwa tersebut lalu mempertanyakan,

“Mengapa biaya pendidikan tidak merujuk dari kondisi negara? Apakah pendidikan dan hidup dan taraf yang lebih baik hanya untuk orang kaya? Sedangkan yang kurang mampu tidak diberi kesempatan untuk merubah taraf hidup mereka.”

Lantas pertanyaan sekaligus pernyataan ini didukung oleh temannya yang membalas status tersebut dengan jawaban mendukung yang lagi-lagi menganggap bahwa pendidikan yang lebih tinggi hanya untuk orang kaya dan katanya, dengan mengutip salah satu penulis novel populer Indonesia, beberapa jurusan memang dirancang untuk orang kaya. Parahnya, ada penegasan ulang lagi dari mahasiswa saya ini, dengan mengatakan, “Berarti kami [yang kurang mampu] tidak cocok untuk kuliah.”

Tentu, saya senang dengan bentuk percakapan sederhana seperti itu, tapi percakapan itu pulalah yang membuat saya “jengkel”. Saya pikir salah besar jika mengatakan kuliah hanya untuk si kaya sementara si miskin tidak punya kesempatan merubah taraf hidup, dan si miskin tidak cocok untuk kuliah. Saya pikir di zaman sekarang ini tidak ada lagi anggapan-anggapan seperti ini, karena negara tidak pernah melarang dari kelas mana pun umtuk kuliah. Kalau pun ada yang masih beranggapan demikian, maka mungkin kitalah yang mengurung pikiran-pikiran kita sendiri dengan prasangka-prasangka yang subjektif dan tidak tepat.

Jadi, memprotes UKT, silakan, tapi mengaitkan bahwa pendidikan hanya untuk orang kaya adalah sebuah narasi yang kurang tepat karena memberikan persepsi hanya satu sisi. Makanya, semoga tulisan ini bisa memberikan persepsi lain atau setidaknya mengingatkan, terutama ke penulis pribadi.

 

Privilege Untuk Si Miskin

Sebagai bagian dari kelompok menengah ke bawah, saya dan jutaan orang yang mendapatkan privilege untuk mengakses pendidikan lebih tinggi akan sangat menentang jika dikatakan “pendidikan yang lebih baik hanya untuk si kaya.” Sebaliknya, justru dalam pendidikan saya melihat (dan merasakan) kelompok menengah ke bawah akan diperlakukan secara khusus dalam akses pendidikan tinggi. Dan semakin hari, jalan itu terbuka makin lebar.

Tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan meluncurkan program Bidikmisi yang ditujukan khusus kepada mahasiswa miskin berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan S1. Program yang awalnya hanya diberikan kepada kampus negeri, sekarang juga berlaku untuk kampus swasta karena kenyataanya mahasiswa miskin tidak hanya berada di kampus negeri.

Jumlah penerima beasiswa bidikmisi terus bertambah. Terakhir di tahun 2019, jumlah penerima mencapai 130ribu mahasiwa. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,79 juta menurut data BPS per September 2019, kuota 130ribu masih sangat sedikit.

Tidak berhenti di jenjang S1, kelompok miskin masih memiliki privilese untuk lanjut ke pendidikan tinggi S2 dan S3. Salah satunya melalui LPDP yang merupakan beasiswa bergengsi dikelola oleh Kementeriaan Keuangan. LPDP memberikan hak istimewa kepada kelompok miskin melaui jalur afirmasi alumni Bidikmisi dan afirmasi pra sejahtera berprestasi. Dengan jalur afirmasi, penerima akan mendapat pelatihan bahasa secara khusus memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Tentu kesempatan seperti ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang.

Pemerintah tentu akan selalu berusaha memberikan peluang ke kelompok kurang mampu sebagaimana kewajiban pemerintah yang tertera dalam Pasal 76 UU No 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.” Salah satu hak yang dimaksud  adalah mendapatkan bantuan atau bebas biaya kuliah.

Jika kembali ke pertanyaan mahasiwa tadi. Maka jawabannya memang iya, pendidikan yang lebih baik hanya untuk si kaya hanya jika si miskin tidak mau berusaha. Jadi selalu ada premis, bukan karena pemerintah melarang si miskin dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang selalu sengaja mengerdilkan kelas bawah.

 

Kesenjangan Sosial Selalu Ada

Walaupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah membuka lebar keran pendidikan kepada kelompok miskin, tidak bisa dimungkiri kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dalam bidang pendidikan akan selalu ada. Karena pendidikan tidak hanya tentang biaya kuliah, tapi hal ada hal-hal lain juga berpengaruh namun tidak ditutupi oleh beasiswa, misalnya fasilitas. Tentu kelas atas dapat memiliki fasilitas pendidikan yang lebih di banding kelas bawah.

Dalam masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan belajar di rumah, kesenjangan sosial akan sangat tampak. Mahasiswa dari kelaurga berada dapat dengan mudah memenuhi kubutuhan kuota internet untuk mengikuti pembelajaran dari platform manapun. Sementara mahasiswa miskin akan memiliki akses yang terbatas. Penggunaan platform berteknologi tinggi tentu perpengaruh pula pada kualitas pembelajaran.

Selain itu, ada mata kuliah tertentu, sepertu praktik Speaking yang memang membutuhkan penggunaaan teknologi tinggi seperti zoom untuk proses perkuliahan yang lebih efektif. Namun sayang sekali, tidak semua golongan bisa memenuhi kebutuhan kuota untuk akses tersebut.

Jadi, memang betul juga pendapat kontroversial dari Sekretaris Pendidikan Inggris Michael Gove yang disampaiakan kepada komite pendidikan umum tahun 2019 lalu bahwa anak “kaya tapi bodoh” lebih baik daripada anak “miskin tapi pintar” bahkan sebelum mereka mulai sekolah.

Di lain sisi, memercayai pendapat itu sepenuhnya bisa saja membuat kita yang merasa miskin menjadi putus asa. Jadi saya pikir, dari pada menyalahkan keadaan, cobalah kita sesekali menyalahkan diri sendiri yang mungkin kurang kerja keras; mending lakukan yang terbaik saja dengan cara memanfaatkan platform yang ada secara maksimal. Saya pikir, saat ini, kreativitas dan kerja keras secara mandiri akan mengalahkan fasilitas yang canggih.